Selamat Datang di Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara | halmaherautarakab.go.id
Publikasi
Galery Foto & Video
PHOTO
PHOTO
PHOTO
PHOTO
PHOTO
PHOTO
PHOTO
Optimalisasi Sistem Keuangan Daerah. Halut Tunai ke Non Tunai.
Berita Dan Informasi | Selasa, 04 September 2018 - 09:07 | Dibaca 235 kali

 Upaya Pemerintah Daerah dalam merubah Sistem Transaksi Keuangan dari Tunai ke Non Tunai akan diberlakukan. Untuk itu, melalui Bidang Pembangunan Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halut  pagi tadi melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Transaksi Perjalanan Dinas Non Tunai lingkup Pemda Halut (04/9) di Ruang Meeting Bupati, Lantai 2 Kantor Bupati Halut.
Sosialisasi dan pelatihan Transaksi perjalanan Dinas Non tunai diikuti oleh seluruh Bendahara Dinas Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera utara. 


Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Fredy Tjandua, pada pembukaan kegiatan tersebut menjelaskan bahwa percepatan implementasi transaksi non tunai merupakan salah satu rencana aksi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
 
"Pemda Halut saat ini telah menyiapkan aplikasi sendiri untuk mengatur mekanisme pembayaran . Aplikasi yang sudah di fungsikan saat ini menyangkut Surat Tugas dan SPPD dan untuk konsekuensi dari perjalanan dinas (perjadin) yang di atur dalam sistem akan nantinya di bayar secara non tunai"ucapnya
 
Fredy menuturkan, soal penerapan transaksi non tunai dalam perjalanan dinas dilakukan melalui pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, billyet giro, uang elektronik atau sejenisnya atau dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pembantu melalui transfer kepada pihak travel atau pihak hotel. Atau dapat dilakukan melalui pembayaran kartu debit maupun kartu kredit dengan bukti transfer atau struk oleh pelaksana perjalanan dinas.
 
Diketahui,  Penerapan sistem keuangan non tunai berdasarkan, surat edaran Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Nomor 910/1867/SJ tertanggal 17 april  2017. tentang implementasi transaksi Non tunai pada pemerintah kabupaten dan kota.
 
"Dengan penerapan sistem ini, maka akan jelas tercatat nilai transaksi dan kelengkapan administrasi dalam sistem online banking, bukti transfer dan/atau struk debit/kredit atas pembayaran tiket penerbangan dan biaya penginapan, menjadi salah satu bagian persyaratan penagihan perjalanan dinas yakni tiket penerbangan dan invoice dari pihak travel, serta bill hotel. Dengan begitu, timbul kepercayaan dari pihak lain dalam hal ini pihak pemeriksa dan masyarakat umumnya lebih meyakini terhadap penyelenggaraan keuangan daerah,” jelasnya.
 
Selain itu, disampaikan pula beberapa manfaat lain penerapan Traksaksi Non Tunai dalam perjalanan Dinas , yaitu aliran dana seluruh traksaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, bendahara tidak harus memegang uang tunai dengan berbagai resiko kehilangan, kesalahan hitung dan sebagainya, seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah, pengendalian internal pengelolaan kas meningkat, adanya efektivitas dalam transaksi pembayaran dan penerimaan,  laporan keuangan daerah dapat tersaji tepat waktu, belanja daerah lebih efisien, penerimaan daerah dapat lebih tergali secara optimal. Ditambahkannya transsaksi  perjalanan dinas maupun gaji juga diberlakukan bagi TK2D.
 
Sistem  transaksi non tunai di Kabupaten Halmahera utara sebelumnya sudah diterapkan oleh  beberapa Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Namun penerapannya hanya seputar  gaji dan tunjangan."transsaksi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak hanya gaji dan TK2D,  tapi juga biaya perjalanan dinas, intensif maupun pembayaran ke pihak ke-3 jadi tidak ada lagi transaksi tunai semua melalui perbankan. Ucapnya (uta) 
Media Sosial
Follow us on Twitter
Become our friend on FB
Chat with us
BOOKMARK & SHARE

Alamat Kantor
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara