Pajak bukan beban, melainkan cara kita berbakti untuk daerah. Diutarakan  tentang pentingnya kesadaran membayar pajak Guna meningkatkan pendapatan daerah. Trend pendapatan Pajak  MBLB serta pembuatan format oleh BKD utk dapat mengkontrol di tiap-tiap OPD terkait dengan pajak. 

 

Oscar Bertho mene S.STP. M.AP, kabid pendapatan mempresentasikan Terkait penagihan pajak khusus pajak MBLB, serta trend realisasi pajak MBLB sejak 2017 yang menurun hingga di tahun 2019, Penetapan SSH atau Standar Satuan Harga serta langkah-langkah Penyusunan SHH, dan penggunaan istilah Galian C ke Bahan mineral bukan logam & bantuan.

 

Terkait Penetapan dan pemungutan Pajak yang saat ini masih jauh dari SOP, Oscar berharap Bumdes dapat dilibatkan dan diperkuat dalam penetapan Pajak. Penertiban kepemilikan ijin sampai di tahun 2019 baru sekitar 18 perijinan yang terdaftar sedangkan seluruh kontraktor harus terdaftar di KPP Pratama.

 

Sedangkan pemateri Agus Imam Ashori perwakilan dari KPP Pratama memperjelas terkait Dana Bagi Hasil (DBH) antara Pajak Kontraktor, dan penurunan Pajak dari 2019-2020. Laporan Isi SPT, harus benar, lengkap, jelas.

 

Kaban BKAD menambahkan, hasil survey harga lapangan menjadi patokan untuk diperhitungkan dan terkait dengan Perdes yang harus segera diperbaiki mengingat maraknya pemungutan liar. Dan apabila laporan yang tidak sesuai dengan perhitungan tekhnis di lapangkan harap segera dikomunikasikan langsung ke bagian BKAD, tambahnya.

 

Hadir dalam rapat tersebut, Sekda Halut, Kaban BKAD, Asst 2, Staf perwakilan KPP Pratama, para pelaku usaha, perangkat Desa. Kegitan tutup oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Muhlan Ando. (Humas)