Selamat Datang di Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara | halmaherautarakab.go.id
Publikasi
Galery Foto & Video
PHOTO
PHOTO
PHOTO
PHOTO
PHOTO
PHOTO
PHOTO
Rapat Paripurna Pengajuan Ranperda Perubahan 2018
Berita Dan Informasi | Senin, 03 September 2018 - 23:05 | Dibaca 67 kali

Rapat yang di pimpin Ketua DPRD Julius Dagilaha ini, merupakan rapat terbuka yang di gelar siang tadi (3/9) di ruang Paripurna  Hibualamo I. Hadir pada Rapat Paripurna Bupati Halmahera Utara Ir. Frans Manery 

Frans pada penyampaian pidato  menyingung soal  gambaran umum tentang postur APBD Perubahan tahun 2018.
Menurutnya, pendapatan daerah pada APBD-P 2018. Kali ini, terjadi kenaikan 1,27 persen  yaitu Rp. 1.161.772.306.315.00,-  naik  14 miliar lebih dari total anggara sebelum perubahan  Rp.  1.147.252.055.437.04,-
Hal yang sama juga terjadi kenaikan pada  komponen Belanja Daerah yaitu sebesar 0,20 dari total anggaran sebelum perubahan Rp 1.175.091.297.786.52 menjadi Rp 1.172.797.958.172.29
atau naik 2 miliar rupiah lebih.  
"Jika di bandingkan antara Pendapatan dan Belanja Daerah  terpaut  1,15 persen atau defisit sebesar 13 miliar lebih". unkapnya 
Bupati juga merincikan jumlah Pembiayaan Daerah saat ini juga mengalami kenaikan sebesar 2,36 persen atau 5 ratus juta lebih,  dari total pembiayaan sebelum perubahan Rp. 21.295.090.011.88,-  menjadi Rp 22.207.681.912,06,-.
Perlu di ketahui kenaikan pada pendapatan Daerah juga di pengaruhi oleh pengalokasian dana operasional sekolah (BOS).  Apresiasi yang tinggi disampaikan Ketua DPRD Kab.Halut atas kerja sama kedua kembaga hingga terbukti,  lewat kebijakan pelaksanaan multiyears yaitu pekerjaan Ruas jalan didesa  Dokulamo-Salimuli-Ngajam dan Apulea pencanangan proyek tersebut telah di lakukan pada tanggal 6 Agustus 2018.
"Sesuai data, Progrees pencapaian sudah di atas  10 persen yaitu pada segmen I dan III. Ucapnya. 
Dalam pidatonya Julius juga menyampaikan soal kebijakan Pemerintah pusat menaikan prosentase kewajiban pemegang kontrak karya pembayaran Royalti melakukan addendum atas perusahan pemegang  kontrak karya maupun ijin usaha.  
Julius menjelaskan  kebijakan pemerintah pusat terkait dengan addendum telah di sepakati sejak 26 Juni 2018 lalu. 
Menurutnya kebijakan pemerintah pusat sangat  mempengaruhi penyaluran kontribusi pembangunan daerah. Kominfo
Media Sosial
Follow us on Twitter
Become our friend on FB
Chat with us
BOOKMARK & SHARE

Alamat Kantor
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara