Selamat Datang di Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara | halmaherautarakab.go.id
Mengenang ide Pengembangan Wilayah
Artikel | Kamis, 09 Juli 2015 - 23:34 | Dibaca 2071 kali

 

Meresapi perjalanan daerah ini untuk bangkit, sebagai seorang putra daerah yang terlahir di semenanjung  Utara pulau Halmahera tetapnya Tobelo, merasakan benar pahit getirnya hidup di daerah minim fasilitas terutama sarana transportasi. Daerah yang kaya potensi alam, anak negeri yang bisa bersaing namun kadang terhalang fasilitas untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi.

Jadi anak daerah ini, harus berlayar jauh kalau ingin sekolah yang lebih tinggi. Dan kesiapan mental, juga materi harus benar-benar kuat. Karena kalau tidak, akan putus di tengah jalan. “ 36 tahun lalu saya berlayar dengan menumpangi kapal Bendalu, menuju Ambon. Rute perjalanan menelusuri Morotai, Loloda Bacan dan selanjutnya dan akan tiba di Ambon kurang lebih seminggu,”kenang bupati.

Sepanjang perjalanan, saya selalu menatap setiap tempat yang dilewati sambil terus menggambar impian di masa depan. Suatu saat nanti ketika ku kembali, daerah ini harus maju. Hingga seuntai lirik lagu pun tercipta, dalam petikan gitar yang menemani perjalanan tersebut.

Kisah di tanah rantau pun, tak kalah menggetarkan hati, ketika mengingat perjuangan menuntut ilmu di universitas Pattimura Ambon. Namun ketegaran hati menjalani masa sulit saat menanti kiriman yang tak kunjung datang. Kini menjadi kisah manis untuk diingat dan diutarakan dengan bangga disaat menjabat sebagai pemimpin daerah saat ini.

      Perjuangan berlanjut saat menyandang gelar sarjana S1 perikanan dan mengabdi sebagai PNS dan selanjutnya bergelar S2 Pengembangan Wilayah, Institut Teknologi Bandung. Gambaran impian yang ditorehkan sepanjang perjalanan, di atas kapal Bendalu, semakin kuat terpatri dalam sanubari. Hanya dengan pemekaran daerah ini dapat lebih cepat maju dan sejajar dengan daerah lainnya, papar Bupati.

Semangat menggebuh, berkobar dalam sanubari  merasa mantap pulang ke daerahnya. Sosok Abdi Negara dan Masyarakat, yang saat itu tercatat sebagai PNS yang bertugas di BAPPEDA Kabupaten Maluku Utara, datang melapor diri pada Bupati Maluku Utara Abdullah Assegaf telah menyelesaikan study S2nya, Magister Planologi dan siap untuk menerimah Tugas.

Dalam pertemuan itu,  pertanyaan menggelitik secara spontan terlontar dari mulut  Bupati,  Abdullah Assegaf.  “Hein, apa yang kau akan lakukan untuk daerah ini, dengan ilmu yang kamu dapat dari S2-mu itu?”. Dengan lantang  sosok yang lahir 24 November 1959 di Tobelo, menjawab. “Menggagas konsep pemekaran wilayah. Karena hanya dengan pemekaran, daerah ini dapat mempercepat pembangunan” tuturnya menjelaskan. Yang disambut jawaban Bupati, “Lakukanlah itu”.

Berbekal amanat Bupati, Hein yang kala itu sebagai staf BAPPEDA Kab Malut, merancang Konsep Pemekaran dalam bentuk naskah yang digoreskan 6 Juni 1995. Tulisan yang berisikan rencana besar masa depan Provinsi Maluku Utara dan tanah kelahirannya pulau Halmahera,  menjadi sekedar pemikiran–pemikiran besar, dari seorang berlatar pendidikan S2 Perencanaan Pengembangan Wilayah, yang diutarakan dalam tumpukan kertas.

Pemikiran besar yang tertuang  dalam bentuk tulisan, seakan tidak memiliki sarana untuk diekspresikan dan mengendap selama 2 tahun.  Tepatnya 1997, tulisan-tulisan tersebut seakan mendapat perhatian dan diangkat kembali. Kemudian menjadi komoditi politik sehubungan dengan  Pemilihan Umum. Nasib konsep Pemekaran terbawa dalam penjaringan aspirasi penyusunan Undang-Undang 32, yang bernafaskan otonomi daerah. Dan konsep pemekaran pun diseminarkan oleh penulisnya, Ir Hein Namotemo,MSP.

Oleh Bupati Maluku Utara, dibentuklah tim penyusun, yang bertujuan mengkonsepkan alasan, faktor penentu yang wajar, layak dan realistik tentang pembentukan Provinsi dan Kabupaten baru. Tim tersebut terdiri dari Muhajir Albar, Syaiful Ruray, Usman, Iqbal Djoge, Samsudin Bayo, Rusli Sibua, Arifin Umasangaji, Husein Ibrahim dan beberapa personil  lainnya, dan di ketuai oleh Ir Hein Namotemo,MSP yang mempunyai gagasan pemekaran.

Dengan gigih pemekaran diperjuangkan, baik dari tim yang mempersiapkan segala persyaratan administrasi, maupun masyarakat yang bersatu menyuarakan pemekaran. Provinsi Maluku Utara pun dideklarasikan dengan pelantikan tim secara simbolik serta pencanangan Kantor Bupati Maluku Utara sebagai Kantor Provinsi Maluku Utara.

Sebuah sejarah penting bergulir, aspirasi tersebut mendapat perhatian Pemerintah Pusat. Melalui Gubernur Maluku, Latuconsina memanggil Bupati Maluku Utara Abdulah Asegaf, Bupati Halmahera Tengah Bahar Andili  menghadap Menteri Dalam Negeri. Dan rancangan pemekaran yang diutarakan dalam tumpukan kertas  4 tahun silam, dipresentasikan sang penulis (Ir Hein Namotemo,MSP)  Juni 1999 di depan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Prof Ryas Rasid.

Dua bulan kemudian tepatnya Agustus 1999, dalam Rapat Paripurna DPR RI diketuklah keputusan pemekaran Provinsi Maluku Utara. 12 Oktober 1999 Provinsi Maluku Utara resmi terbentuk berdasarkan UU No 46 tahun 1999.

Perjuangan pemekaran  tidak berhenti sampai disitu,  masih ada rencana besar bagi tanah kelahirannya untuk diperjuangkan agar rentang kendali dapat semakin pendek bagi masyarakat di ujung Utara Pulau Halmahera ini. Lewat berbagai percakapan dan sosialisasi, aspirasi masyarakat.  12  Januari dideklarasikan Kabupaten Halmahera Utara bersama empat tokoh Ahmad Bayan, Frans Manery, Mochtar Balakum dan Ir Hein Namotemo, MSP yang saat itu menjabat sebagai Camat Tobelo. Berhadapan dengan aparat keamanan menyatakan keseriusannya untuk mendeklarasikan Kabupaten Halmahera Utara.  Dalam kawalan aparat keamanan TNI dan POLRI, kantor Camat Tobelo dipancang papan nama kantor Bupati Halut dan gedung Dian Vista sebagai kantor DPRD.

31 mei 2003 Halmahera Utara resmi, sebagai Kabupaten sesuai Undang Undang nomor 1 tahun 2003 bersama Kabupaten Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Tidore Kepulauan dan Halmahera Barat.

Tahun 2006, setelah setahun menjabat sebagai Bupati Halmahera Utara Ir Hein Namotemo,MSP memekarkan desa dan kecamatan di wilayah kabupaten Halmahera Utara menjadi 22 kecamatan 260 desa. Inilah pondasi awal, yang disiapkan sang konseptor pemekaran untuk menghadirkan pengembangan wilayah di Kabupaten Halmahera Utara.

Hadirnya 22 kecamatan dan 260 desa membuka jalan untuk memekarkan lima kecamatannya yang ada di Pulau Morotai , menjadi sebuah kabupaten baru. Kegigihannya untuk terus mempercepat kesejahteraan masyarakat  terus dikumandangkan. Dan secara resmi kabupaten Pulau Morotai terbentuk tahun 2009, memisahkan diri dari kabupaten induknya Halmahera Utara.

Tahun 2012, saat  kabupaten yang dipimpinnya berusia 9 tahun. Rancangan untuk menghadirkan lagi dua Kabupaten, Kao Raya dan Galela-Loloda mulai di rintis. Bekerja sama dengan P3 Pro, sebuah lembaga yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri mengkaji fakta dan data yang menunjang agar dua daerah ini layak jadi kabupaten.

 

Kabar gembira datang diawal  tahun 2014, meski yang diusulkan dua, Loloda-Galela dan Kao Raya untuk menjadi kabupaten. Loloda- Galela, sudah masuk dalam agenda DPR Ri untuk dibahas dan dikaji, apakah layak atau tidak menjadi kabupaten baru. Perjuangan masih dibutuhkan untuk  terus mendorong Kao Raya, bukan saja semangat  kuat untuk mekar,  tetapi kesabaran dalam mengiring  aspirasi  tersebut  sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

 

     Rancangan dan gagasan untuk terus mengkonsepkan pengembangan wilayah demi kesejahteraan, terus digagasinya. Dan rencana besar menuju Halmahera Raya Sejahtera kembali ditorehkan. Dikemas dalam bentuk SeminarNasional dan dialog nasional di Poli Grand Squar,menghadirkan pemateri Nasional dan lokal, sesuai dengan kapasitasnya. Ditakar peluang pengembangan wilayah Halmahera Raya untuk menjadi sebuah Provinsi baru dengan mengumpulakan anak negeri di tanah Maloku Kieraha. Rencana masa depan daerah ini lewat pengembangan wilayah bibir pasifik, akan terus dikumandangkan demi kesejahteraan masyarakat. (alle)

Media Sosial
Follow us on Twitter
Become our friend on FB
Chat with us
BOOKMARK & SHARE

Alamat Kantor
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara