Selamat Datang di Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara | halmaherautarakab.go.id
Bappeda Gelar Konsultasi Publik Peninjauan Kembali (PK) RTRW kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032
Berita Dan Informasi | Kamis, 07 Desember 2017 - 00:11 | Dibaca 20 kali

 Dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Penataan Ruang No 26 tahun 2007, mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten berwenang melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian ruang wilayah kabupaten.

 
Pemaparan tersebut diungkapkan Sekertaris Daerah,Fredy Tjandua, melalui sambutannya , ketika membuka Kegiatan Konsultasi Publik sebagai laporan pendahuluan dan penyerapan atas keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah RT/RW, dan peninjauan kembali rencana detail tata ruang RDTR wilayah kabupaten Halmahera Utara, tahun 2012 – 2032, Rabu (6/12).
 
Fredy berharap, para peserta kegiatan Konsultasi Publik ini, agar bisa lebih pro aktif sehingga menghasilkan dokumen yang bisa dijadikan bahan rekomendasi bagi semua pihak dalam merumuskan dan melaksanakan berbagai program yang pada gilirannya akan mempercepat laju pertumbuhan pembangunan di kab. Halmahera Utara
 
Sementara itu menurut Kepala Bappeda selaku Ketua Panitia Kegiatan Konsultasi publik, Devie Ctarintje Bitjoli  mengatakan, Alasan perlu dilakukannya peninjauan kembali (PK RTRW) adalah karena substansi sebagian besar dokumen diindikasikan tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pembangunan yang sementara berjalan di kabupaten Halmahera Utara. "Perlu peninjauan kembali RT/RW kabupaten dilakukan agar untuk memutihkan penyimpangan pemanfaatan ruang, karena yang menjadi faktor penyebab penyimpangan pemanfaatan ruang tersebut diantaranya menyangkut soal perubahan kebijakan, pengaruh ekonomi regional, dan perubahan cara pandang dan ukuran. Selain itu ditambahkan Devie, proses pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, serta faktor alam dan perubahan sistem ruang,". Katanya
 
Konsultasi Publik yang digelar di ruang pertemuan Bappeda . kab. Halut  kawasan pemerintahan desa MKCM, kec Tobelo itu, menghadirkan nara sumber dari Akademisi Politeknik Perdamaian Halmahera (diskominfo)
Media Sosial
Follow us on Twitter
Become our friend on FB
Chat with us
BOOKMARK & SHARE

Alamat Kantor
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara