Selamat Datang di Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara | halmaherautarakab.go.id
Fahmi Juba : Pemda Halbar mestinya taati UU jangan main expansi gelap
Berita Dan Informasi | Selasa, 07 November 2017 - 11:22 | Dibaca 47 kali

    Opini yang dibangun oleh pemda Halbar terkait revisi UU yang meligitimasi 6 desa masuk ke Halut, menurut anggota komisi I, Fahmi Juba, pemda Halbar tidak punya kewenangan dalam merevisi, kalau melakukan sesuatu lobi-lobi silahkan. Tapi perlu di ingat, untuk merevisi satu UU bukanlah hal yang mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. 

   Lebih lanjut secara tegas dia mengatakan, pemda Halbar dalam persoalan ini, janganlah melakukan ekspansi gelap. "Marilah kita cerminkan diri yang baik, dengan mentaati aturan yang ada. 

    Selanjutnya kepada pemerintah provinsi, gubernur harusnya tegas mengambil sikap, harus mengambil langkah kongkrit, dengan secara tegas memutuskan dan mensosialisasi kepada masyarakat 6 desa, bahwa 6 desa secara status maupun tapal batas masuk dalam wilayah Halut.

Sementata itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  ( DPRD ) Halmahera Utara lewat komisi 1 menggelar rapat dengan TIM Tapal Batas terkait 6 desa, Komisi I melalui ketuanya, Oxaverius Kojoba mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Halut, melalui Tim Tapal batas melakukan 3 langkah yakni, meminta pemerintah pusat untuk mendesak pemerintah provinsi dalam hal ini, Gubernur untuk secara tegas mengambil keputusan terkait 6 desa, sesuai dengan PP no 42 tahun 1999, dan UU no 1 Tahun 2003, dan kemudian menjadi kecamatan Kao Teluk berdasarkan Perda nomor 2/2006, dan surat Mendagri nomor 146.3/111/SJ tanggal 15 Januari 2010 dan mendesak pemerintah provinsi untuk mensosialisasi ke masyarakat 6 desa, bahwa 6 desa masuk wilayah Halut. Serta mendesak pemprov untuk melaporkan ke pemerintah pusat, terhadap keputusan pemrov 6 desa masuk dalam wilayah Halut, sesuai UU.

     Untuk itu DPRD Halut melalui komisi I bersama Pemda Halut melalui Tim Tapal batas secepatnya akan menyikapi secara  politik ke pemerintah provinsi maupun ke pemerintah pusat. Dan kepada tim tapal batas, dimintakan untuk menyiapkan semua dokumen terkait 6 desa.(Diskominfo)

Media Sosial
Follow us on Twitter
Become our friend on FB
Chat with us
BOOKMARK & SHARE

Alamat Kantor
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara