Selamat Datang di Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara | halmaherautarakab.go.id
Sosialisasi penyusunan standar pelayanan minimal bagi organisasi perangkat daerah lingkup pemda halut
Berita Dan Informasi | Rabu, 06 Desember 2017 - 06:39 | Dibaca 27 kali
 
Halut- Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) serta standar pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat,bertempat di gedung Greenland, desa Gura kec. Tobelo, Rabu (06/12).
 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Halut  ini,  bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, serta memberikan standar pelayanan publik sesuai pada tugas pokok dan fungsinya yang tentunya berlandas pada Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2014 Tentang pedoman standar pelayanan, Peraturan Daerah kab. Halut no 6 Tahun 2016 tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah kab. Halut tahun anggaran 2017, dan Keputusan Bupati Halmahera Utara no 096/131/40 Tahun 2017 Tentang pembentukam panitia pelaksana dan Sekretariat kegiatan sosialisasi dan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dilingkup Pemda Halut. 
 
Bupati Kabupaten Halmahera utara,Ir Frans Manery dalam sambutannya mengatakan, bahwa saat ini Masyakarat  halut dalam pemikirannya menganggap birokrasi pelayanan yang di lakukan oleh pemda masih kurang baik di bandingkan, dari pelayanan di lakukan pihak swasta, muncul pola pemikiran masyrakat seperti itu karena di akibatkan apa yang di alami langsung oleh masyarakat itu sendiri. Pelayanan saat ini di anggap kurang dan tidak maksimal, Untuk itu Pemda saat ini berusaha untuk memperkokoh konsekuen pelayanan bagi masyarakat halut .
 
"Jangan jadikan iven ini sebagai ajang permainan,  dan seriuslah dalam mengikuti kegiatan ini sehingga mendapat manfaat untuk mengembangkan program standar pelayanan yang prima  dan yang tidak terburu-buru bukan pelayanan yang Tiba saat, tiba akal, " katanya. 
 
Lebih Lanjut Frans mengatakan,
Tagline Pemda Halut dalam masa kepemimpinan Frans manery dan Muchlis Tapitapi, "lakukan apa yang seharusnya dikerjakan" merupakan tolak ukur dalam menciptakan reformasi birokrasi dan harus diterapkan di daerah ini secara baik,  dan tentunya salah satu bagian dari bentuk reformasi tersebut adalah kegiatan meningkatkan standar pelayanan Minimal (SPM), serta Standar pelayanan Publik (SPP), Sehingga kinerja ASN dapat di ukur secara standar birokrasi yang bermutu dan berkualitas. 
"Untuk itu saya berharap , Semoga melalui event ini , kita lebih baik lagi dari hari kemarin dalam segi pelayanan bagi masyarakat,".Harapnya
 
Kegiatan Sosialisasi penyusunan standar pelayanan minimal bagi organisasi perangkat daerah lingkup pemda halut di ikuti oleh 100 peserta  dari masing-masing OPD lingkup pemda,  dan diberikan materi oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bairokrasi Republik Indonesia (RI) , serta Biro Organisasi Setda Provinsin Maluku Utara( Malut) yang dilaksanakan selama 2 (Dua) hari mulai dari tanggal 6-7 desember 2017.(diskominfo)
Media Sosial
Follow us on Twitter
Become our friend on FB
Chat with us
BOOKMARK & SHARE

Alamat Kantor
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara