Selamat Datang di Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara | halmaherautarakab.go.id
Penaganan Pelanggaran Panwaslu Gelar Sosialisasi Perbawaslu Nomor 14
Berita Dan Informasi | Rabu, 06 Desember 2017 - 14:42 | Dibaca 13 kali
 
Halut-Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara melakukan sosialisasi publik terkait penanganan kasus pelanggaran tahapan pemilihan kepala daerah. 
 
Mengacu pada perbawaslu nomor 14 tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Disamping mensosialisasikan ke publik melalui media masa, kepada insan pers sebagai fungsi kontrol pulblik sangat diharapkan partisipatif aktif dalam menginformasikan ke panwaslu jika ada dugaan pelanggararan tahapan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Kontrak Daerah (TKD), ataupun aparatur desa. Hal ini diutarakan anggota Panwaslu kabupaten Halmahera Utara bidang penindakan, Suparman Pawah, SH. 
 
Pada kesempatan itu, Suparman dalam sosialisasinya lebih memaparkan pada hal-hal teknis penyampaian laporan terhadap satu dugaan pelanggaran pemilu. Intinya tidak jauh beda dengan tugas seorang jurnalis dalam mencari data yang didasarkan dengan unsur 5W 1H, sehingga informasinya akurat untuk dijadikan laporan dan ditindaklanjuti. 
 
Bersamaan dengan itu, ketua Panwaslu kabupaten Halmahera Utara, Rafli Kamaludin mengatakan, berbagai macam pelanggaran pemilu yang bisa saja dilakukan oleh ASN, TKD ataupun aparatur desa seperti  keterlibatan politik praktis, mani politik, ataupun pelanggaran administrasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda. 
 
Lebih lanjut, Rafli memberikan apresiasi kepada insan pers karena sejauh ini dalam menginformasikan jalannya tahapan dalam pemberitaan selalu akurat. Baik terkait sosialisasi maupun pemberitaan soal adanya dugaan suatu pelanggaran. Ucapnya
 
Kata dia, jasa pers sangatlah penting dalam mensukseskan pemilihan Gubernur saat ini, Dengan demikian, kepada insan pers dimintakan partisipatif aktif untuk mensukseskan pilgub, melalui laporan yang akurat disertakan bukti yang cukup ke Panwaslu jika ada dugaan kasus pelangaran yang dilakukan oleh ASN, TKD, Aparatur Desa, terlebih lagi pelanggaran yang dilakukan dari pasangan calon. Sehingga laporan dugaan pelanggaran tersebut dapat ditindak lanjuti untuk di proses lebih lanjut sesuai UU. (diskominfo)
 
 
 
 
 
Media Sosial
Follow us on Twitter
Become our friend on FB
Chat with us
BOOKMARK & SHARE

Alamat Kantor
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara