Selamat Datang di Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara | halmaherautarakab.go.id
Upayah Penyerobotan Batas Wilayah Oleh Pemda Halbar, Pemda Halut Nyatakan Sikap Di Komisi II DPR RI
Berita Dan Informasi | Selasa, 05 Desember 2017 - 01:08 | Dibaca 37 kali
 
Jakarta - Terkait dengan itu, DPRD melalui komite 1 akhirnya mendampingi pemda Halut ke  Komisi II DPR RI, untuk menyerahkan pernyataan sikap pemerintah daerah kabupaten Halut dan DPRD. 
 
Pernyataan sikap dengan Nomor : 135.3/352/2017 dan Nomor : 135.3/162/2017  diserahkan ke Komisi II DPR RI terkait dengan upaya penyerobotan 6  desa oleh pemda Halbar. 6 Desa teraebut yakni, Desa Dum Dum, Gamsungi, Akelamo Kao, Tetewang, Bobane Igo dan Desa Pasir Putih diKecamatan Kao Teluk. Tidak hanya itu, bahkan upaya penyerebotan desa Roko Kecamatan Galela Utara juga mau dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halbar. 
 
Pernyataan sikap tersebut diterima oleh Deputi Bidang Persidangan dan juga sebagai Plt Sekjen DPR RI Damadayati bertempat diruangan meeting Deputi  belum lama ini (20/11) .
 
Agenda penyerahan sikap itu,  dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halut, Frans Manery dan Muchlis TapiTapi, didampingi Wakil Ketua DPRD Oni Pulo dan Heldy M, Lieke, serta para anggota DPRD halut, dan Panitia Tim Tapal Batas Pemda Halut.  Berdasarkan UU RI nomor I tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halut, Halsel, Kepulauan Sula, Haltim,  Dan Kota Tidore Kepulauan, di Provinsi Maluku Utara. Sesuai UU nomor I Tahun 2003 sangat jelas bahwa cakupan  wilayah sesuai pasal 3 meliputi Kecamatan Morotai Utara, Morotai Selatan Barat, Morotai Selatan, Galela, Tobelo, Tobelo Selatan, Kao, Malifut,  dan Loloda Utara. 
 
Namun sayangnya oleh pemda Halbar berupaya melakukan penyerobotan enam desa tersebut. Dengan berbagai upaya diantaranya, 
Pembentukan Kecamatan Jailolo Timur pada wilayah 6 ( enam) desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halbar Nomor 6 tahun 2005. Dimana perda tersebut  dianggap cacat Hukum. Karena perda tersebut tidak tercatat di pemerintah provinsi maupun di pemerintah pusat. Pemda Halbar juga melakukan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah enam desa. Tidak hanya itu, oleh penda Halbar memaksa untuk melaksanakan pilkades serentak, tepatnya pada tanggal 3 September 2016 di 5 desa  dari 6 desa di Wilayah Kecamatan Kao Teluk. Herannya lagi, Bupati Halbar bersama jajarannya lakukan kunjungan kerja ke desa Makaeling Kecamatan Kao Teluk di tanggal 28 September 2017 dalam rangka penanaman Jagung Hibrida yang mengakibatkan Konflik Kecil.  Fatalnya lagi, oleh pemda Halbar berupaya menarik perhatian dengan membujuk maayarakat desa Akelamo Kao dan desa Dum Dum Kecamatan Kao Teluk dengan memberikan bantuan Modal Usaha Kecil Rp. 5.000.000/KK, asalkan tanda tangan surat pernyataan sebagai masyarakat kabupaten Halbar. 
 
Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemda Halbar, jelas  sudah menunjukan bahwa pemda Halbar " Tidak mengindahkan Surat Kemendagri Nomor 146.3/111/SJ tanggal 15 Januarai 2010, perihal Penegasan Status Wilayah Enam Desa dan Surat Nomor : 140/115/PUM tanggal 15 Januari  2013 Perihal Status Wilayah Administrasi Enam Desa,  dan memerintahkan Gubernur Maluku Utara selaku wakil Pemput, untuk melakukan sosialisasi penegasan batas wilayah 6 desa adalah milik  Halut  tentunya sesuai UU RI Nomor I Tahun 2003, namun sayangnya, hal ini tidak dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara.
 
Selanjutnya ada 6 poin penting  oleh Pemda Halut dan DPRD Halut di dalam pernyataan sikap secara tegas menyatakan yakni, :
1. Menolak keputusan penetapan garis batas wilayah yang diluar cakupan wilayah sebagai mana telah diatur oleh UU RI Nomor I Tahun 2003.
2. Menolak semua " CLAIM" Pemda Halbar terhadap batas wilayah Enam Desa yang tidak sesuai dengan Amanah UU Nomor 1 tahun 2003.
3. Menolak segala bentuk aktifitas pelayanan Pemda Halbar kepada masyarakat Enam Desa di Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halut, tanpa syarat dan dalil apapun. 
4. Pemda Halut wajib menegakan pelaksanaan amanah UU RI nomor 1 2003, untuk lakukan berbagai bentuk pelayanan di Enam Desa Kecamatan Kao Teluk. 
5. Pemda Halut juga Wajib mengamankan wilayah Halut sesuai UU Nomor Tahun 2003 dari ancaman aktifitas Pemda HALBar yang dapat menimbulkan berbagai Gejolak Sosial. 
6. Menyatakan dengan tegad, bahwa pernyataan ini merupakan," Sikap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Halut dan DPRD Halut atas permasalahan status wilayah Enam Desa Kecamatan Kao Teluk dan wilayah Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halut, yang bertanda tangan Bupati, Frans Manery, Wakil Bupati Muchlis TapiTapi, Ketua DPRD Yulius Dagilaha.SH, Waki DPRD Halut Oni Pula,ST dan Helny Moudy Lieke, SE.
 
Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Persidangan dan Plt Sekjen DPR RI Damayanti mengatakan, bahwa apa yang telah di katakan bupati serta penyerahan Pernyataan Sikap itu tetap di berikan di Ketua Komisi II DPR RI agar dapat masuk dalam Agenda rapat penting, jelasnya. (diskominfo)
Media Sosial
Follow us on Twitter
Become our friend on FB
Chat with us
BOOKMARK & SHARE

Alamat Kantor
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara