Selamat Datang di Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara | halmaherautarakab.go.id
PP no 42 dan UU no 1 Tahun 2003, Jelas Meligitimasi 6 Desa Masuk Halut
Berita Dan Informasi | Jumat, 03 November 2017 - 12:58 | Dibaca 76 kali
 
     Verikasi faktual ini, berlangsung selama dua hari, dan berjalan lancar. Verifikasi faktual ini, dilakukan berdasarkan kesepakatan dari hasil rapat sebelumnya antara kedua pemerintah daerah, yakni Pemerintah kabupaten  Halmahera Utara ( Halut )  dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ( Halbar). 
 
     Kaitan dengan itu Pemerintah Kabupaten Halmahera  Utara menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh masyarakat di kecamatan Kao Teluk, khususnya di wilayah enam desa yang telah menjaga keamanan kamtibmas, sehingga proses verifikasi faktual berjalan lancar.  Ucap Juru bicara bupati Halmahera Utara, Drs. Decky Tawaris, kepala dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian.
 
     Selanjutnya kepada sejumlah awak media, pada saat jumpa pers di ruang meeting sekda, Jumat  sore tadi (3/11), ditegaskannya  berdasarkan Peraturan Pemerintah no 42 dan undang undang no 1 tahun 2003, meligitimasi wiliyah tersebut adalah wilayahnya Halmahera Utara yang didalamnya terdapat enam desa yang sedang disengketakan oleh pemerintah kabupaten Halmahera Barat. Tegasnya
     Selebihnya, kaitan dengan sengketa wilayah 6 desa yang diklaim oleh pemerintah Halbar, maka secara Juridis wilayah tersebut berada dalam wilayah Halmahera Utara. Dan ini dikuatkan, dengan infra struktur pemerintahan yang sudah tersedia, kantor camat, kantor desa, serta perangkat personalnya. Dan enam desa itu memiliki kode desa yang  jelas dari Kemendagri. Tuturnya
 
     Sehubungan dengan itu, pemerintah Halmahera Utara dalam pelayanannya baik dibidang kesehatan, pendidikan dan administarsi kependudukan, telah  dilakukan pelayanan secara baik. "Pelayanan pemerintah di enam desa, baik kegiatan fisik, maupun non fisik semuanya terakomodasi didalamnya. Hanya saja didalam hubungan pelayanan ini, masyarakat dibingungkan, karena adanya pelayanan oleh pemerintah Halmahera Barat. Akibatnya ada sebagian warga yang mengaku sebagai warga penduduk Halmahera Barat", ucapnya
 
     Disentilnya, bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Halbar di enam desa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan, dan memberikan teguran tegas. Namun sangat disayangkan, teguran itu tidak diindahkan oleh pemda Halbar. Ini seharusnya mereka menghentikan pelayanan di enam desa. Kata Decky
 
     Lanjut, sehubungan dengan keputusan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, maka prinsip dasarnya  Pemerintah dan seluruh masyarakat Halmahera Utara lebih kusus di enam desa telah mempercayakan sepenuhnya kepada Tim Penegasan Tapal Batas dari Kemendagri. Dan secara kooperatif tim penegasan tapal batas sedang menanti seperti apa keputusan yang dibuat dengan tidak melakukan prokfokasi-profokasi. Hal ini juga perlu diisyaratkan baik dipemerintah Halamhera Utara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Halmahera Barat, sekiranya secera kooperatif untuk mendukung. Jadi himbauannya kepada pemerintah Provinsi untuk menfasilitasi secara netral dan jangan ada indikasi memihak. Jika ini dilakukan maka sangat berdampak buruk kepada masyarakat. Tegas Decky, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halut, (Diskominfo)
Media Sosial
Follow us on Twitter
Become our friend on FB
Chat with us
BOOKMARK & SHARE

Alamat Kantor
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara